JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tambahan informasi dari penggeledahan maraton Senin malam (16/7) sampai Selasa dini hari (17/7) di gedung DPR, kantor PT PLN, dan kantor PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB). mereka menyita sejumlah dokumen penting dari tiga lokasi tersebut.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, terbongkarnya kasus suap dalam proyek PLTU Mulut Tambang Riau I berdaya 2x300 MW akan mengganggu rencana pemerintah mewujudkan proyek listrik nasional 35 ribu MW. Padahal, proyek penyediaan listrik itu menjadi kebutuhan nasional yang direncanakan terus berjalan hingga 2023. "Ya otomatis memperlambat nanti. Jadi, karena ini kan baru ada, baru mulailetter of intent, biasa kemauan untuk memulai duku," ungkapnya kemarin.
Jawa Pos Terbitan Rabu 18 Juli 2018 Halaman 1 & 19 Kolom 4-6