Kliping Berita

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan perusahaan yang dipimpinnya akan melakukan efisiensi secara besar-besaran guna menghemat anggaran korporat dalam melakukan operasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (28/1). ia menuturkan, PLN tidak akan melakukan pemborosan anggaran dalam melaksanakan tugas.

"Kepada seluruh jajaran saya sudah berpesan untuk menjaga kinerja keuangan dengan baik, rasio keuangan juga harus baik dan efieisn," katanya.

 Suara Merdeka Terbiatan Selasa 29 Januari 2020 Halaman 5 Kolom 1-3

SURABAYA, Jawa Pos - Trend penggunaan energi bersih merambah ke industri transportasi. Setelah terbitnya Peraturan Preseiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2019, kampanye penggunaan kendaraan listrik pun meningkat. Salah satu instansi yang mendukung kampanye tersebut adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN).

PLN mengaku telah menyiapkan infrastruktur layanan kendaraan listrik, Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, pihaknya telah merancang stasuin pengisian kendaraan listrik umum(SPKLU). Kini skema pembangunan infrastruktur tersebut terus dimatangkan. Terdapat dua skema bisnis SPKLU yang digagas PLN.Yakni, Company Owned Company Operated (COCO) dan Patner Owned Patner Operated (POPO).

Jawa Pos Terbitan Senin 2 September 2019 Halaman 5 Kolom 1

JAKARTA, Jawa Pos - Padamnya listrik alis blackout di sebagian Pulau Jawa seharusnya membuat para petinggi PLN malu. Sebab insiden itu terjadi di tengah gencarnya program pemerataan listrik hingga pelosok . Kedati suplai listrik kemarin berangsur-angsur normal, imbasnya kepada pelanggan masih terasa hingga kini.

Plt Direktur Utama (Dirut) PLN Sripeni Inten Cahyani menyatakan, pihaknya akan memberikan kompensasi kepada para pelanggan yang terdampak.

Besaran perhitungan sementara, estimasi kompensasinya mencapai Rp 840 miliar. Dana itu dihitung dari 21.9 juta pelanggan terdampak pemadaman listrik.

Jawa Pos Terbitan Selasa 6 Agustus 2019 Halaman 1 & 15 Kolom 1-7

JAKARTA - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tidak menunggu lama untuk memeriksa Sofyan Basir setelah melakukan penahanan pada Senin malam (27/5/). Kemarin (28/5) Direktur Utama (nonaktif) PLN itu menjalani pemeriksaan lanjutan terkait korupsi pembangunan proyek PLTU Riau 1.

Dalam pemeriksaan, penyelidik mendalami indikasi pertemuan-pertemuan terkait proyek PLTU Riau I yang diduga dihadiri Sofyan. "Penyidik mau mendalami pertemuan itu (Sofyan dan pihak-pihak yang terkait dengan PLTU Riau I, red)." kata Susilo Ariwibowo kuasa hukum Sofyan.

Jawa Pos Terbitan Rabu 29 Mei 2019 Halaman 14 Kolom 1

JAKARTA, KOMPAS - Kondisi perekonomian global pada 2019 yang masih diliputi ketidakpastian dinilai sebagai situasi yang menantang. Berbagai celah dan peluang akan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan bisnis perusahaan.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir justru melihat kondisi tersebut sebagai potensi kepindahan pabrik atau industri ke negara-negara di luar China dan AS, yakni ke Indonesia. "Kami ingin menggaet lebih banyak industri dari situasi tersebut. Kami akan menyiapkan energi yang mumpuni, baik secara kualitas, harga, dan jumlah, bagi pertumbuhan industri-industri tersebut," katanya.

Kompas Terbitan Rabu 28 November 2018 Halaman 13 Kolom 1-5

JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengakui ada jatah fee untuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir terkait proyek PLTU Riau-1. Fee tersebut berasal dari pengusaha Johanes B Kotjo.

Fakta ini disampaikan jaksa Komisi Pemberantas Korupsi berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) Eni. Jaksa membeberkan keterangan Eni soal pertemuan dengan Kotjo dan Sofyan di Hotel Fairmont Jakarta.

Suara Merdeka Terbitan Jumat 12 Oktober 2018 Halaman 3 Kolom 3-5

JAKARTA - Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir tidak memenuhi panggilan KPK. Sofyan melalui anak buahnya mengirim surat tak bisa menghadiri panggilan kepada KPK.

"Saksi Sofyan Basir tidak datang dalam rencana pemeriksaan hari ini. Tadi staf yang bersangkutan menyerahkan surat ke KPK, tidak bisa datang memenuhi panggilan penyelidik karena hari ini menjalankan tugas lain," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Selasa (31/7). Sofyan dipanggila sebagai saksi bagi tersangka Johannes Budi sutrisno Kotjo terkait suap pembangunan PLTU Riau I.

Suara Merdeka Terbitan Rabu 1 Agustus 2018 Halaman 2 Kolom 1-4

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalamai kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau 1. KPK memulai memanggil sejumlah saksi yang diduga mengetahui aliran uang suap sekaligus pelaksanaan proyek tersebut. Rencananya, Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dan Dirut PT PLN Sofyan Basir diperiksa secara berurutan hari ini (19/7) dan besok (20/7).

Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang menyatakan bahwa instansinya perlu memeriksa Idrus dan Sofyan. "Ada beberapa yang harus diklarifikasi," katanya. Dia memang tidak menjelaskan dengan detail apa saja yang akan diklarifikasi penyidik.

Jawa Pos Terbitan Kamis 19 Juli 2018 Halaman 1 & 19 Kolom 1-4

JAKARTA - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri Sosial Idrus Marham dan Dirut PLN, Sofyan Basir. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau 1.

"Kamis (19/7) dan Jumat (20/7) direncanakan pemeriksaan Idrus Marham dan Sofyan Basir sebagai saksi," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin.

Dikatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pemanggilan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, diharapkan keduanya memenuhi panggilan itu demi kepentingan penyidikan.

Suara Merdeka Terbitan Kamis 19 Juli 2018 Halam 3 Kolom 1-2

JAKARTA - Setelah rumahnya digeledah, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir akhirnya angkat bicara. Kemarin dia mengumumkan menghentikan sementara proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau 1 2x300 MV. Alasannya, ada kasus hukum yang menjerat salah satu induk usaha anggota konsorsium dalam proyek tersebut.

Jawa Pos Terbitan Selasa 17 Juli 2018 Halaman 1 dan 19 Kolom 1-7

JAKARTA - Setelah rumah Dirut PLN Sofyan Basir, giliran kantor pusat PLN digeledah penyelidik Komisi Pemberantas Korupsi. Penggeledahan di kantor yang terletak di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (16/7), itu dilakukan untuk mencari bukti perkara dugaan korupsi terkait proyek PLTU Riau 1. Tim penyelidik tiba sekitar pukul 17.55. Mereka membawa tiga koper besar yang diduga akan dijadikan tempat penampung barang bukti sitaan.

Suara Merdeka Terbitan Selasa 17 Juli 2018 Halaman 3 Kolom 4-6

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) memperluas penyelidikan dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1 dengan menggeledah kantor pusat PT Perusahaan Listrik Negara setelah sehari sebelumnya juga menggeledah rumah Dirut Utama PT PLN Pusat, Sofyan Basir.

Sementara itu, menyusul kasus dugaan suap yang diungkapkan KPK dalam operasi tangkap tangan pada Jumat (13/7), PT PLN memutuskan untuk menghentikan sementara proses pembangunan PLTU Riau-I. "Karena ada proses hukum, kita hentikan sementara. Kesepakatan itu ada dalam LOI (letter of intent/ nota kesepakatan)," kata Sofyan saat konferensi pers, Senin (17/7), di Jakarta.

Kompas Terbitan Selasa 17 Juli 2018 Halaman 3 Kolom 1-6

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menggeledah rumah Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Minggu (15/7). Penggeledahan itu dilakukan terkait dengan kasus dugaan suap pada proyek PLTU Riau 1.

Terkait penggeledahan di rumah Sofyan, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK, Ia yakin , Sofyan Basir sebagai warga negara akan patuh dan taat pada proses hukum yang berlaku sampai adanya pembuktian dalam persidangan dengan putusan hukum yang mengikat.

Kompas Terbitan Senin 16 Juli 2018 Halaman 3 Kolom 1-5

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menggeledah rumah Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir terkait kasus dugaan suap yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih, Minggu (15/7). Selama lebih kurang 10 jam penyelidik memeriksa sejumlah ruangan di rumah Basir di Jalan Bendungan Jati luhur No 3, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 19.15 beberapa petugas KPK keluar. Mereka membawa empat kardus dan tiga koper yang diduga berisi berbagai dokumen terkait perkara suap menyangkut proyek PLTU Riau 1.

Menanggapi penggeledahan di rumah Basir, direksi PLN menyatakan menghormati proses hukum yang tengah dijalankan KPK.

Suara Merdeka Terbitan Senin 16 Juli 2018 Halaman 7 Kolom 1-4

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berencana mengajukan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 15 triliun untuk tahun angaran 2019. Sebagian besar alokasi dana tersebut digunakan untuk pembangunan listrik desa. Yakni, sebesar Rp 8,566 triliun.

Ditrektur Utama PT PLN Sofyan Basir mengatakan, PMN tersebut diperlukan lantaran dana yang dibutuhkan perseroan untuk membangun listrik desa sangat tinggi. Sisa PMN sebesar Rp 6,238 triliun yang diperoleh PLN akan digunakan untuk membangun transmisi. Kemudian, ada kebutuhan Rp 3.339 triliun untuk membangun gardu induk, Rp 2,578 triliun untuk pembangunan pembangkit, dan Rp 5,237 triliun untuk operasional lainnya.

Jawa Pos Terbitan Kamis 13 Juli 2018 Halaman 6 Kolom 2 - 4

JAKARTA, KOMPAS - Pokoknya tarif listrik kalau bisa harus turun. Begitu kata Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir. Sekedar mengulang, sampai akhir 2019 nanti, tarif listrik dipastikan tak berubah, tak ada kenaikan yaitu sekitar Rp 1.400 per kilowatt jam., meski harga batubara melambung. Hal itu sudah menjadi keputusan pemerintah.

Bagaimana dengan komitmen pengembanagan energi terbarukan Indonesia ? Tarif listrik dari energi terbarukan di Indonesia belum ekonomis bagi keuangan PLN. Harga jual tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga bayu di sini sekitar 10 sen dollar AS per kWh. Harga jual tenaga listrik dari pembangkit batubara 4 sen dollar AS per kWh.

Suka atau tidak, PLN tak bisa mengelak bahwa pengembangan energi terbarukan adalah keharusan. Misis mempertahankan tarif listrik yang murah dengan pemanfaatan batubara seoptimal mungkin juga tak bisa serta-merta disalahkan. Pemerintah pun berkontribusi perihal mengapa sumber energi terbarukan belum sepenuhnya efisien di Indonesia.

Kompas Terbitan Kamis 19 April 2018 Halaman 17 Kolom 6

JAKARTA, KOMPAS - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) masih akan fokus pada pembangunan pembangkit listrik tenaga uap dengan batubara sebagai sumber energi primernya. Untuk mengamankan pasokan batubara, PLN berencana mengakuisi perusahaan tambang batubara di dalam negeri.

Saat ini, perseroan masih membutuhkan pasokan batubara hingga 80 juta ton per tahun. Dalam beberapa tahun ke depan, apabila pembangkit listrik dalam program 35.000 MW telah beroperasi, kebutuhan batubara PLN membengkak sampai 120 juta ton per tahun. Dalam bauran energi primer pembangkit listrik PLN, batubara masih dominan sekitar 57 persen. Tarif listrik dari pembangkit berbahan bakar batubara masih paling murah di Indonesia.

"Kami akan fokus pada tarif listrik yang murah dan terjangkau. Ini hanya bisa diperoleh lewat pembangkit berbahan bakar batubara. Di Indonesia, tarif listrik dari energi terbarukan belum ekonomis. Tenaga bayu, misalnya, tarifnya masih 10 sen dollar AS per kWh sedangkan dari batubara hanya 4 sen dollar AS per kWh," kata Direktur Utama PLN Sofyan Basyir, Rabu (18/4) di Jakarta.

Kompas Terbitan Kamis 19 April 2018 Halaman 17 Kolom 1-3

JAKARTA, JAWA POS - Harga batubara acuan (HBA) menjadi faktor penting dalam rencana pemerintah yang tidak menaikan tarif listrik hingga akhir 2019. Hal itu juga bakal berpengaruh pada kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyatakan, tarif listrik (TDL) bisa tidak naik hingga 2019 asalkan harga batu bara terjangkau oleh PLN. "Sebab, 60 persen harga pokok produksi listrik dari bahan baku,' ujarnya setelah penandatangan perjanjian kerja sama antara PLN dengan tujuh PTN di Hotel Fairmont kemarin (28/2)

Jawa Pos Terbitan Kamis 1 Maret 2018 Halam 5 Kolom 1-3