Kliping Berita

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) bagi Rumah Tangga Mampu (RTM) tidak akan dikenakan penyesuaian harga (tariff adjusment) terhitung sejak 1 Januari 2020.
Keputusan itu menimbang stabilitas ekonomi dan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Belum (ada kenaikan tarif-Red). Kita jaga kestabilan dulu," katamENTERI esdm, Arifin Tasrif mengutip laman resmi Kementerian ESDM, Minggu (29/12).

Suara Merdeka Terbitan Senin 30 Desember 2019 Halaman 4 Kolom 1

JAKARTA - Nilai kompensasi yang harus dibayarkan PT PLN kepada pelanggan akibat listrik padam di sejumlah daerah di Jawa pada Minggu (4/8) dan Senin (5/8) diperkirakan mencapai Rp 1 triliun.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, ganti rugi atau kompensasi tersebut diberikan untuk 21 juta pelanggan. Mereka tak perlu menghubungi perseroan.

"(Kompensasi) plus minus Rp 1 triliun, tapi masih dihitung oleh teman-teman dari PLN," ujarnya, Senin(5/8)

Suara Merdeka Terbitan Selasa 6 Agustus 2019 Halaman 1 - 7 Kolom 1-6

CILACAP- Presiden Jowo Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Unit III Ekspansion berkapasitas 1x660 Megawatt (MW) di Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Senin (25/2).

Menurut Jokowi, dengan pengoperasian PLTU tersebut maka PLN dapat melayani penambahan 700 ribuaan pelanggan baru di wilayah Jawa-Bali, Sehingga jumlah warga yang bisa menikmati listrik akan bertambah. Secara otomatis rasio elektrifikasi di Indonesia akan naik.

Suara Merdeka Terbitan Selasa 26 Februari 2019 Halaman 6 Kolom 1-3

JAKARTA -  Tahun ini rasio elektrifikasi ditargetkan bisa meningkat menjadi 99,9 persen. Artinya, hampir seluruh masyarakat dan wilayah di Indonesia harus terlistriki hingga akhir 2019. Sayangnya, masih banyak warga miskin yang belum menikmati sambungan listrik karena terkendala biaya.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan, pemerintah menyiapkan 1,2 juta sambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu. "Ada rencana tambahan penyertaan (modal) negara sekitar Rp 6 triliun. Itu bisa memberikan sambungan listrik gratis tahun ini," ujarnya kemarin (11/2).

Jawa Pos Terbitan Selasa 12 Februari 2019 Halaman 5 Kolom 5-6

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 1,2 juta sambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, tahun ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan ada rencana menambah penyertaan modal negara sekitar Rp 6 triliun.

"Jumlah sambungan tersebut kemungkinan masih bertambah dari dana APBN Kementerian ESDM dan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN. Sisanya melalui DIPA Kementerian ESDM 100-150 ribu sambungan atau layanan penerangan, ada juga tambahan CSR dari BUMN. Menteri BUMN sudah sepakat," tutur dia, kemarin.

Adapun BUMN yang terlibat dalam program itu, kata dia adalah PLN, Bulog, Jamkrindo, Pegadaian, Semen Indonesia, Dahana, Perhutani, BRI, Pinbad, Telkom & Telkomsel, BNI, Airnav, Askrindo, dan Waskita.


Suara Merdeka Terbitan Selasa 12 Februari 2019 Halaman 6 Kolom 1-3

SEMARANG - Eksplorasi panas bumi di Gunung Ungaran yang memiliki potensi 2 x 55 MW akan diambil alih oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal ini dilakukan karena pemenang tender, PT Giri Indah Sejahtera tak mampu melaksanakan kewajibannya lantaran keterbatasan modal. Nilai investasi untuk eksplorasi dan pengeboran panas bumi di wilayah yang berdekatan dengan Gedongsongo Kabupaten Semarang itu berkisar 5 juta dolar AS atau lebih dari Rp 71,1 miliar.

Kepala Dinsa Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Teguh Dwi Paryono mengatakan, potensi panas bumi yang sudah pasti sebesar 55 MW, Namun PLN mencoba meningkatkan eksplorasi hingga dua kali lipat. Saat ini pihaknya telah mengevaluasi potensi panas bumi di Ungaran, selain observasi tahap awal.

Suara Merdeka Terbitan Rabu 23 Januari 2019 Halaman 16 Kolom 1-2

Pemerintah memastikan tidak ada perubahan tarif listrik setidaknya sampai akhir tahun ini. Dikawasan ASEAN, tarif listrik di Indonesia relatif lebih murah untuk jenis pelanggan rumah tangga, bisnis, dan industri. Pembangkit listrik dari tenaga uap masih diandalkan untuk memproduksi listrik dengan harga murah.

Kepala Satuan Komunikasi Kprporat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) I Made Suprateka mengatakan, secara prinsip PLN tak keberatan dengan keputusan pemerintah untuk tidak menaikan tarif listrik di saat harga batubara naik. Kebijakan harga khusus untuk batubara yang dijual ke PLN juga membantu menghemat keuangan PLN. Selain itu, pengurangan pembangkit berbahan bakar solar cukup menekan pengurangan biaya operasi PLN

Kompas Terbitan Jumat 11 Januari 2019 Halaman 14 Kolom 5

UNGARAN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan menjamin pasokan listrik saat Natal dan Tahun Baru sistem Jawa-Bali aman. Berbagai kesiapan dan antisipasi dilakukan, seperti tidak memperbaiki jaringan, transmisi, gardu induk, dan distribusi pada saat Natal dan Tahun Baru nanti.

"Pada bulan Desember beban puncak sistem Jawa Bali cenderung menurun dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya, karena adanya libur akhir tahun dan berkurangnya aktifitas industri. Bulan Desember juga rencananya daya listrik UP2B Jateng dan DIY akan dipasok dari beberapa pembangkit yang dikelola PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PLTU Tanjung Jati B, perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) dan transfer daya listrik dari sistem lain, dengan total daya mampu netto sebesar 9.815,7 MW," ujarnya

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN, Amir Rosidin menambahkan selama Natal dan Tahun Baru petugas PLN siap di pusat-pusat gardu induk, Menurutnya untuk menjaga keandalan pasokan listrik dan menangani gangguan dengan cepat. PT PLN telah menyiagakan petugas agar masyarakat dapat melakukan aktivitas libur Natal dan Tahun Baru dengan tenang.

Suara Merdeka Terbitan Jumat 14 Desember 2018, Halaman 21 Kolom 2-5

Tarif listrik golongan rumah tangga di Indonesia lebih murah dari Thailand, Filipina dan Singapura.

Tarif listrik menjadi salah satu komponen melihat daya saing sebuah negara. Di satu sisi, Indonesia terbilang tertinggal untuk urusan konsumsi listrik per kapita di kawasan ASEAN. Selain persoalan tarif, Indonesia punya pekerjaan rumah untuk terus menaikan rasio elektrifikasi.

Menteri ESDM Ignansius Jonan mengingatkan agar perusahaan listrik swasta tidak melulu memikirkan laba perusahaan. Namun mereka juga harus memikirkan untuk menghasilkan tarif listrik yang murah dan terjangkau. Menurut dia, tidak ada gunanya berbagai jenis seminar ataupun lokakarya ketenagalistrikan digelar kalau tidak mampu menghasilkan tarif listrik yang lebih murah.

Kompas Terbitan Rabu 19 September 2018 Halaman 14 Kolom 2-6

JAKARTA, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menugaskan inspektur ketenagalistrikan untuk melakukan pengecekan dan pengawasan pemulihan instalasi tenaga listrik terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tim Komunikasi, ESDM menginformasikan sebanyak sembilan tim inspektur listrik telah diberangkatkan secara bergiliran untuk berkoordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Inspektur ketenagalistrikan, Andi Wunarno, yang bertugas bersama tim ke 15 (15-18 Agustus 2018) menuturkan, ia dan timya harus melaksanakan tugas dalam perbaikan trafo distribusi di sepanjang lereng Gunung Rinjani.

Suara Merdeka Terbitan Rabu 29 Agustus 2018 Halaman 2 Kolom 1-4

JAKARTA, KOMPAS - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diminta memprioritaskan program listrik pedesaan. Sebanyak 2.510 desa harus mendapat akses listrik sehingga target rasio elektrifikasi 99 persen pada akhir 2019 dapat tercapai. Pembangunan transmisi di Indonesia bagian timur juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, program listrik pedesaan diprioritaskan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2018-2027. Untuk daerah luar Pulau Jawa, rencana pembanguanan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) skala kecil akan diganti menjadi pembangkit listrik berbahan bakar gas karena lebih efisien.

Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Syofvi Felienty Roekman mengatakan, pihaknya telah menyususn strategi pengaliran listrik ke daerah terisolasi. Pembangkit skala kecil akan dibangun, baik berupa PLTS komunal, Tower PV, solar home system, jaringan distribusi, maupun energi baru terbarukan . Metode baru untuk mengaliri listrik ke daerah terisolasi, seperti DC House atau tabung listrik, sangat dimungkinkan.

Kompas Terbitan Jumat 23 Maret 2018 Halaman 19 Kolom 5-7

JAKARTA, SUARA MERDEKA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027.

"Proyeksi pertumbuhan listrik 6,86 persen, Ya plus minus 7 persenlah, itu termasuk program kelistrikan desa. Misalnya lima desa dan tiga tidak ada listrik, PLN dan pemerintah bikin semua ada listrik," ujar Jonan.

Total rencana pembangunan pembangkit, lanjut dia, 56.024 Megawatt (MW). Angka tersebut lebih tinggi dari pada penyediaan pembangkit hingga 2024 sebesar 35.000 MW.

Suara Merdeka Terbitan Rabu 14 Maret 2018 Halam 5 Kolom 3-5

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah memutuskan tidak akan menarik tarif listrik dan harga bahan bakar minyak sampai 2019. Keputusan itu diambil dengan pertimbangan daya beli masyarakat. Dampak dari kebijakan ini subsidi energi akan ditambah.

Menurut Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka, secara prinsip, PLN tak keberatan dengan keputusan pemerintah untuk tidak menaikan tarif listrik di tengah meroketnya harga batubara, Namun, PLN berharap dukungan pemerintah untuk memberi harga khusus batubara bagi pembangkit listrik PLN agar tak disamakan dengan harga pasar internasional yang kini di atas 100 dollar AS per ton.

"Tahun lalu saja, kami harus menambah ongkos operasional sampai Rp 17 triliun akibat harga batubara naik sementara tarif listrik tak berubah. Kami masih menunggu kebijakan pemerintah mengenai harga khusus batubara untuk keperluan pembangkit listrik PLN," ujar Made.

Kompas Terbitan Selasa 6 Maret 2018 Halaman 19 Kolom 1-3

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah perlu segera menetapkan skema kewajiban memasok kebutuhan batubara di dalam negeri dengan harga atas dan harga batas bawah. Melalui skema itu, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diharapkan tidak merugi akibat kenaikan harga batubara.

Penetapan DMO harga batubara merupakan distori terhadap mekanisme pasar. Akan tetapi, distorsi itu diperkenankan selama untuk mencapai kepentingan lebih besar yaitu menjaga perekonomian negara dan kepentingan rakyat. Penetapan DMO harga batubara juga menjadi kewenangan pemerintah dan sesuai amanah Pasal 33 UUD 1945.

Kompas Terbitan Rabu 28 Februari 2018 Halaman 18 Kolom 2

JAKARTA, JAWA POS - Selama ini pemerintah mendasarkan pada harga minyak mentah indonesia (ICP) untuk menghitung tarif dasar listrik listrik. Padahal, mayoritas pembangkit akan menggunakan bahan bakar batu bara. Pemerintah tengah mengkaji perunahan acuan tarif. Perlu waspada karena harga acuan batu bara justru cenderung naik.

Menteri ESDM Ignansius Jonan mengatakan, pihaknya akan mencoba untuk reformulasi ulang formula penetapan tarif listrik dengan masuknya harga batu bara. "Karena, pembangkit kita itu 60 persen energi primernya batu bara. Jadi, hingga 2026, masih dominan pakai batu bara, " ujarnya pekan lalu.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute. Komaidi Notonegoro mengatakan dimasukannya HBA dalam penetapan tarif dasar listrik cukup logis lantaran posrsi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) memang dominan untuk pembangkit Indonesia.

Jawa Pos Terbitan Senin 29 Januari 2018 Halaman 5 Kolom 4-5

BURU, KOMPAS - Warga Desa Waengapan, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Maluku, untuk pertama kalinya menikmati lampu penerangan listrik tenaga surya bantuan pemerintah. Sebelumnya, warga daerah ini memakai geatah damar sebagai bahan bakar penerangan.

Untuk mencapai Waengapan dibutuhkan waktu 3 jam perjalanan mobil dari Namrole, ibu kota Kabupaten Buru Selatan, yang merupakan kota terdekat. Jalan menuju desa yang dihuni 276 kepala keluarga ini berupa tanah keras. Selain tak ada akses listrik, air bersih di Waengapan pun sulit didapat.

Sebanyak 100 paket lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) dibagiakan kepada warga Desa Waengapan pada Selasa (19/12) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Paket tersebut berisi panel tenaga surya berkapasitas 30 watt peak, emapat unit lampu dan kabel. Selain untuk penerangan LTSHE, listrik dari panel tenaga surya bisa dipakai untuk mengisi ulang telepon seluler.

Kepala Unit Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (UP3I) pada Kementerian ESDM Simin Laksmono Himawan mengatakan, program ini dibiayai APBN. Penyerahan bantuan paket LTSHE itu menjadi bagian dari program pengaliran listrik ke desa-desa terpencil di Indonesia. Sejauh ini masih sekitar 2.500 desa di Indonesia yang belum mendapat akses listrik.

"Untuk sementara, kami hanya bisa memberikan lampu tenaga surya sebagai pengganti getah damar. Menurut rencananya, setidaknya dalam tiga tahun ke depan akan masuk aliran listrik dari PLN," kata Simon.

Kompas Terbitan Rabu 20 Desember 2017 Halaman 19 Kolom 1-3

  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menegaskan, tidak ada kenaikan tarif listrik sampai akhir tahun ini, baik subsidi maupun nonsubsidi. Hal itu mempertimbangkan berbagai hal, misalnya daya beli masyarakat dan efisiensi PLN.

  Untuk mewujudkan harapan itu PLN menyatakan akan terus melakukan langkah-langkah efisiensi supaya biaya pokok penyediaan (BPP) listrik turun, dan pada ujungnya tarif bisa lebih murah. Contohnya mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

  PLN juga berupaya menurunkan BPP listrik melalui pembuatan kontrak-kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement; PPA) yang lebih adil dan renegoisasi perjanjian-perjanjian dengan IPP (Independent Power Producer).

Suara Merdeka Terbitan Jumat 7 Juli 2017 Halaman 6 Kolom 1-5.

 JAKARTA, SUARA MERDEKA - Ekonomi tidak bisa tumbuh tanpa pasokan listrik yang cukup, untuk itu program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW diluncurkan, Selain itu juga ada Program Indonesia Terang (PIT) untuk melistriki desa-desa terpencil yang belum berlistrik.

Berdasarkan data PLN dan Kementerian ESDM, pasokan listrik saat ini sudah bertambah 9.246 MW dalam 2,5 tahun pemerintahan Jokowi. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, total kapasitas terpasang pembangkit listrik di seluruh Indonesia pada akhir 2016 mencapai 1.361 MW maka per Juni 2017 menjadi 61.017 MW.

JAKARTA, KOMPAS - Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka mengatakan, PLN akan mnempuh sejumlah langkah efisiensi agar tarif listrik untuk masyarakat bisa ditekan. Caranya antara lain dengan mengefektifkan pembangkit - pembangkit milik PLN yang ongkosnya per kilowatt - jam (kWh)-nya murah.

"Cra lainnya, dengan terus menambah jumlah pelanggan PLN, Dengan jumlah pelanggan yang sedikit dan ongkos operasi yang sama, maka tarif per kWh-nya menjadi tinggi," ujar Made.

  Upaya jangka panjang, untuk menekan tarif listrik, lanjut Made, melaluipenguasaan kawasan tambang batubara oleh PLN. PLN sedang menyiapkan rencana dalam hal kepemilikkan kawasan tambang batubarauntuk menjamin kecukupan pasokan. Lebih dari 50 persen pembangkit yang beroperasikan PLN adalah pembangkit yang menggunakan batubara sebagai sumber energi primer.

Kompas Terbitan Senin, 24 Juli 2017, Halaman 18 Kolom 3-7

  CEPU, SUARA MERDEKA - Energi listrik diperkirakan akan menjadi primadona di dunia termasuk di Indonesia 10 tahun hingga 20 tahun mendatang. Sedangkan untuk energi minyak dan gas (migas) lambat laun akan ditinggalkan seiring mulai berkurangnya cadangan migas.

  Penggunaan mobil listrik di Indonesia bukan tidak mungkin terlaksana dengan baik jika ditiap SPBU Pertamina dan di kantor pelayanan listrik PLN disediakan penukaran baterai mobil listrik. Hal ini akan memudahkan pemakaian kendaraan listrik di jalan raya.

Koran Suara Merdeka Terbitan Jumat 14 Juli 2017, Halaman 20 Kolom 1 - 4