Kliping Berita

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan perusahaan yang dipimpinnya akan melakukan efisiensi secara besar-besaran guna menghemat anggaran korporat dalam melakukan operasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (28/1). ia menuturkan, PLN tidak akan melakukan pemborosan anggaran dalam melaksanakan tugas.

"Kepada seluruh jajaran saya sudah berpesan untuk menjaga kinerja keuangan dengan baik, rasio keuangan juga harus baik dan efieisn," katanya.

 Suara Merdeka Terbiatan Selasa 29 Januari 2020 Halaman 5 Kolom 1-3

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) bagi Rumah Tangga Mampu (RTM) tidak akan dikenakan penyesuaian harga (tariff adjusment) terhitung sejak 1 Januari 2020.
Keputusan itu menimbang stabilitas ekonomi dan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Belum (ada kenaikan tarif-Red). Kita jaga kestabilan dulu," katamENTERI esdm, Arifin Tasrif mengutip laman resmi Kementerian ESDM, Minggu (29/12).

Suara Merdeka Terbitan Senin 30 Desember 2019 Halaman 4 Kolom 1

PT PLN (Persero) Kudus terus melakukan pemasangan isolator tekep atau pelindung isolator guna mengatasi gangguan kelistrikan terutama pada sistem Saluran Utama Teganggan Menengah (SUTM) 20 Kilo Volt (KV). "Gangguan paling mendominasi penyebab listrik padam diakibatkan oleh pohon tumbang, serta patahan cabang dan ranting yang mengenai jaringan," ujar Manager Bagian Jaringan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Kudus, Gati Jayeng Wibowo.

Meskipun produksi listrik dari PLTA Ir PM Noor berkurang, Assisten Manajer Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan Niki Rendra Adisetiawan memastikan suplai listrik kepada pelanggan di wilayah Kalsel dan Kalteng tidak sampai terganggu.

"Suplai listrik dari pembangkit-pembangkit yang lain, dari pembangkit listrik tenaga uap ataupun pembangkit listrik tenaga disel masih mencukupi," tuturnya.

Kompas terbitan Selasa 12 November 2019 Halaman 16 Kolom 4-7

Komisi VII DPR RI kembali melakukan kunjungan kerja spesifik ke PLTU Tanjung Jati B Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara pada Sabtu (21/9) siang. Kunjungan kali ini dilakukan dalam rangka peninjauan pengelolaan limbah PLTU Tanjung Jati B dan dipimpin oleh Muhammad Nasir.

Dalam sambutannya Muhammad Nasir mengatakan, kedatangannya bersama anggota Komisi VII ini untuk melihat secara langsung pengelolaan limbah PLTU Tanjung Jati B mulai dari awal hingga akhir proses pengelolaan. "Kami kesini hanya untuk melakukan peninjauan, selanjutkan kami akan memerintahkan Gakkum untuk melakukan pendampingan dan pengawasan pengelolaan limbah yang ada di PLTU Tanjung Jati B," kata dia.

Suara Merdeka Terbitan Senin 23 September 2019 Halaman 23 Kolom 2-4

KOTA, Radar Kudus - Abrasi di Pulau Panjang tak hanya gerus daratan, tetapi juga puluhan pohon cemara laut yang sekitar 2014 ditanam roboh, Peristiwa abrasi di Pulau Panjang belum lama ini menjadi perhatian PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B (PLN UIK TJB). Salah satu pihak yang menjadi kelompok kerja pengelolaan Pulau Panjang ini menyayangkan adanya kerusakan di Pantai Pulau Panjang. Dibutuhkan kerja bareng lintas sektor untuk penanganan Pulau Panjang.

Humas PLN UIK TJB, Grahita Muhammad mengatakan PLN UIK Tanjung Jati B selaku anggota pengelola Pulau Panjang yang aktif terlibat melakukan kegiatan CSR di garis pantai dan perairan Pulau Panjang menyayangkan adanya kerusakan di Pulau Panjang. Gerusan air laut merusak wilayah pantai dan merobohkan pohon cemara laut yang pernah ditanam beberapa tahun lalu.

Jawa Pos Terbitan Selasa 10 September 2019 Halaman 2 Kolom 2 - 5

SEMARANG - Pencabutan subsidi listrik bagi pengguna 900 Va pada Januari 2020 tidak akan menimbulkan masalah, sepanjang targetnya hanya keluarga atau rumah tangga yang benar-benar mampu.

Krena itu, PLN perlu memperharui data pelanggan sehingga keluarga tidak mapu dan terlanjur berlangganan listrik 900 VA bisa tetap mendapat subsidi. Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah Ngargono menyatakan keberatan jika subsidi dicabut bagi seluruh pelanggan.

Suara Merdeka Terbitan Jumat 6 September 2019 Halaman 1&7 Kolom 1-5

JAKARTA - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati penghentian subsidi untuk pelanggan listrik 900 VA pada tahun depan. Kebijakan itu ditargetkan menghemat angggaran negara Rp 6,9 triliun. "Keputusan di Senayan (DPR), semua (subsidi) 900 VA dicabut. Baik yang mampu maupun tidak mampu, kalau daia pelanggan 900 VA, dicabut (subsidinya)," kata Direktur Pengadaan Strategi II PT PLN (Persero) Djoko Raharjo Abumanan, Rabu (4/9).

Suara Merdeka Terbitan Kamis 5 September 2019 Halaman 1&7  Kolom 1&2

JAKARTA - Pemerintah mengusulkan pelanggan listrik 900 VArumah tangga mampu (RTM) tak disubsidi lagi tahun depan. Usul itu disampaikan dalam rapat antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Selasa (3/9). Djoko Raharjo Abumanan menyatakan, pemerintah sudah menganggap pelanggan 900 volt apere (VA) menjadi golongan yang mampu bayar listrik tanpa subsidi.

"Nah, kemarin keputusan di Senayan, sudah deh semua 900 VA dicabut, begitu. Semua penggan 900 VA kan keputusan Senayan baik yang mampu dan tidak mampu, kalau dia pelanggan 900 VA dicabut (subsidinya-Red). Sudah 900 VA pasti mampu kok," kata Djoko di JCC Senayan. Jakarta Rabu (4/9).

Suara Merdeka Halaman 4 Kolom 1

JEPARA - Masalah pemeberian kompensasi jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV dari PLTU Tanjung Jati B (TJB) ke Gardu Induk Ungaran, Semarang sejak tahun 2010 hingga kini belum tuntas.

Sebanyak 14 warga Papasan, Kecamatan Bangsri menuntut kompensasi yang menurut mereka lebih sesuai. Koordinator Masyarakat Papasan Abu Pranoto menyampaikan, pada 14 warga di desanya yang belum menerima kompensasi dari PLN atas lahan dan pohon yang sudah ditebang. Warga tersebut adalah Mustari, Abu Pranoto, Nasekun, Nor Kholis, Ahmad Syafurrozi, dan Baseri.

Suara Merdeka Terbitan Kamis 29 Agustus 2019 Halaman 23 Kolom 3-6

TENGARAN- PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Transmisi (UPT) Salatiga - Unit Layanan TRansmisi dan Gardu Induk (ULTG) Salatiga, melakukan pengamanan righ of way (ROW) atau ruang bebas ganggguan pada Saluran Udara Teganggan Tinggi (SUTT) di ruas T.36-37 SUTT Beringin Mojosongo dan di ruas T.81-82 Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Ungaran -Pedan, Desa Regunung, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Senin (26/8).

Sebanyak 852 pohon, ditebang petugas PLN dan warga, karena dikhawatirkan dahan pohon terkena dan mengganggu jaringan SUTET,sehingga bisa berdampak buruk bagi suplai listrik wilayah Jawa Tengah. Pohon yang ditebang diantaranya jenis sengon yang tumbuh tinggi.

Manager PT PLN UPT Salatiga, I Made Sugata Merta didampingi Manager PLN ULTG Salatiga Ali Rofii menjelaskan, sosialisasi telah dilaksanakan kepada warga sekitar SUTT Beringin Mojosongo dan SUTET Ungaran Pedan.

Suara Merdeka Terbitan Selasa 27 Agustus 2019 Halaman 18 Kolom 1-2

REMBANG, Radar Kudus - Puluhan desa di empat kecamatan terdampak pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN ULP Rembang. Hal itu menyusul pemeliharaan jaringan yang dilakukan pada pekan ini. Empat kecamatan itu yakni Gunem, Kragan, Rembang Kota, serta Lasem.

Manajer PLN ULP RembangMustopa Rizal mengungkapkan, pihaknya memastikan seluruh konsumen besar telah menerima pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, bagi masyarakat terdampak juga sudah disosialisasi melalui pihak kecamatan, koramil, serta polsek setempat.

Jawa Pos Terbitan Rabu 14 Agustus 2019, Halaman 8 Kolom 2-6

JAKARTA, Jawa Pos - Masyarakat terus menuntut agar PLN memberikan ganti rugi pascainsiden blackout Minggu (4/8). Ganti rugi yang mencapai ratusan miliar rupiah itu bakal diberikan kepada masyarakat sesuai dengan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017. Bahkan pemerintah berencana meningkatkan ganti rugi akibat kejadian tersebut.

Direktur Pengadaan Strategi II PLN Djoko R. Abumanan berjanji mematuhi mekanisme ganti rugi. Dia meluruskan juga soal pemotongan gaji karyawan demi pemberian ganti rugi kepada pelanggan. Djoko menjelaskan , pemotongan hanya berlaku untuk bonus karyawan. Setiap bulan, pegawai PLN menerima bonus sesuai dengan capaian kinerja yang dihitung berdasarkan indeks prestasi individu perusahaan. "ini aturan persero yang common, Apakah berdampak? Iya, tapi secarapersonal, tidak potong gaji," terangnya.

Jawa Pos Terbitan Jumat 9 Agustus 2019 Halaman 16 Kolom 5-7

DENPASAR - Pemerintah saat ini mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi mengurangi polusi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan pun meminta para kepala daerah turut memfasilitasi penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum alias "SPBU" listrik.

Jonan mencatat saat ini sudah ada sekitar dua ribu stasiun pengisian kendaraan listrik umum di beberapa daerah. Dia berharap ke depan Pertamina hingga mal maupun hotel bisa digandeng membangun stasiun 'SPBU" listrik.

Suara Merdeka Terbitan Kamis 22 Agustus 2019 Halaman 4 Kolom 1

JAKARTA, KOMPAS - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menjajaki sistem pertahanan kelistrikan London, Inggris. Sistem yang digunakan London tersebut bisa melokalisasi dampak dan mempercepat penanganan saat terjadi gangguan.

Sebelumnya, London menggunakan sistem pertahanan kelistrikan island load, seperti yang diterapkan di Indonesia. Kini, sistemnya berubah menjadi house load.

"Harapan saya, kita bisa sama seperti London. Dua jam hidup lagi. London juga blackout waktu itu, tapi dua jam bisa selesai, Nah target kita, minimal harus sama, kalau bisa lebih baik lagi," kata Menteri BUMN Rini Soemarno dalam acara silaturahmi dengan pimpinan media di Kantor PLN Distribusi Raya, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Kompas Terbitan Selasa 20 Agustus 2019 Halaman 13 Kolom 3-5

BANDUNG - Menyusul insiden mati listrik massal atau blackout di sebagian Pulau Jawa, beberapa waktu lalu , PT PLN (Persero) berupaya meningkatkan kembali kualitas pelayanan dengan menggandeng semua pihak guna menghadirkan keandalan listrik di wilayah.

"Kami melibatkan semua wilayah kerja dalam kegiatan ini. Sebelumnya, kami mendapat cobaan dengan kejadian partial blackout," kata Executive Vice President Operasi Regional PLN Jawa Bagian Tengah, Purnomo.

Suara Merdeka Terbitan Rabu 21 Agustus 2019 Halaman 2 Kolom 1-4

Ombudsman RI mendesak pemerintah segera merevisi menteri terkait besaran kompensasi pemadaman listrik di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada Minggu (4/8) lalu.

Hal itu menurut mereka agar ada rasa keadilan bagi masyarakat yang dirugikan akibat terputusnya pelayanan publik. "Ombudsman mendesak pemerintah meninjau kembali besarnya kompentasi ini," kata Anggota Ombudsman RI Alvin Lee di Jakarta, Kamis (8/8).

Besaran kompensasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017. Aturan ini pula yang menjadikan dasar PLN dalam memberikan kompensasi atau ganti rugi.

Suara Merdeka Terbitan Jumat 9 Agustus 2019 Halaman 1&7 Kolom 1-4

JAKARTA, KOMPAS - Listrik yang mati di sejumlah daerah mulai Minggu (4/8/2019) siang mesti dicaripenyebabnya hingga tuntas . Lebih lanjut PT PLN (Persero) sebagai badan usaha milik negara kelistrikan di Indonesia mesti di audit secara menyeluruh.

Adapun audit menyeluruh terhadap PLN antara lain untuk mengecek kepatuhan prosedur standar operasi yang berpotensi menyebabkan kesalahan.

Pengajar Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, mengatakan gangguan pada jaringan transmisi listrik disebabkan banyak hal, antara lain sambaran petir dan gesekan benang layang-layang putus. Berbagai faktor itu di luar kendali PLN meskipun sebenarnya bisa dihindari.

Kompas Terbitan Selasa 6 Agustus 2019 Halaman 1 & 11 Kolom 1-5

JAKARTA, Jawa Pos - Padamnya listrik alis blackout di sebagian Pulau Jawa seharusnya membuat para petinggi PLN malu. Sebab insiden itu terjadi di tengah gencarnya program pemerataan listrik hingga pelosok . Kedati suplai listrik kemarin berangsur-angsur normal, imbasnya kepada pelanggan masih terasa hingga kini.

Plt Direktur Utama (Dirut) PLN Sripeni Inten Cahyani menyatakan, pihaknya akan memberikan kompensasi kepada para pelanggan yang terdampak.

Besaran perhitungan sementara, estimasi kompensasinya mencapai Rp 840 miliar. Dana itu dihitung dari 21.9 juta pelanggan terdampak pemadaman listrik.

Jawa Pos Terbitan Selasa 6 Agustus 2019 Halaman 1 & 15 Kolom 1-7

JAKARTA - Nilai kompensasi yang harus dibayarkan PT PLN kepada pelanggan akibat listrik padam di sejumlah daerah di Jawa pada Minggu (4/8) dan Senin (5/8) diperkirakan mencapai Rp 1 triliun.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, ganti rugi atau kompensasi tersebut diberikan untuk 21 juta pelanggan. Mereka tak perlu menghubungi perseroan.

"(Kompensasi) plus minus Rp 1 triliun, tapi masih dihitung oleh teman-teman dari PLN," ujarnya, Senin(5/8)

Suara Merdeka Terbitan Selasa 6 Agustus 2019 Halaman 1 - 7 Kolom 1-6