JAKARTA, SUARA MERDEKA - Pemerintah dan PLN diminta mengurangi kapal listrik atau mobile power plant (MPP), karena sarana asal Turki itu dinilai bakal memicu pemborosan.
"Kapal listrik berbahan bakar diesel dan sangat mahal, temuan BPK sudah betul," ujar Juru Bicara Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Rizal Calvary, kemarin.
Ia mengungkapkan hal itu menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai potensi pemborosan sebesar Rp 1,61 triliun pada proyek pembangkit listrik.
PLN, lanjutnya, sebaiknya tidak menambah atau meneruskan proyek MPP, karena harga energi primer bakal makin mahal. Harga minyak dunia berpotensi terus naik seiring dengan serangan militer AS dan sekutunya ke Suriah.
PLN memulai proyek kapal listrik sejak 2015, dan menargetkan membangun delapan unit di Paya Pasir dan Pulau Nias (Sumatera Utara), Balai Pungut (Riau), Air Anyir dan Belitung Suge (Bangka Belitung), Tarahan (Lampung), Pontianak (Kalbar) dan Jerajang (Lombok).
Berdasarkan temuan BPK, biaya produksi kapal listrik menggunakan HSD mencapai Rp 2.340 per kWh, jauh diatas biaya operasi menggunakan gas hanya Rp 1.284-Rp 1469 per kWh.
Suara Merdeka Terbitan Kamis 19 April 2018 Halaman 19 Kolom 4-6